Pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025 , Ibu Rina Idawani, S.H., CN., M.M. (Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang), Fadli Surahman, S.H., M.H (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) dan Komang Rai Patriasuri, S.H., M.H. (Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Pada Seksi Tindak Pidana Khusus) telah menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara daring terkait arah kebijakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam penanganan perkara Tindak Pidana Khusus menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber daya alam dan kerugian perekonomian negara.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka sharing session strategi dan blue print penanganan
Perkara Tindak Pidana Khusus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber daya alam dan kerugian perekonomian negara juga sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan pimpinan kejaksaan terkait pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tersebut.
Pelasanaan kegiatan Bimtek tersebut meliputi :
1. Pengarahan yang disampaikan oleh Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.M. (Jaksa Agung Republik Indonesia);
2. Pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H. (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus);
3. Pembekalan Bela Negara yang disampaikan oleh Bapak Letnan Jenderal TNI Richard Taruli H. Tampubolon, S.H., M.M. (Kepala Staf Umum TNI);
4. Penyampaian materi ”Kejahatan Serius yang Merugikan Negara” oleh Bapak Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP RI);
5. Sharing session yang akan menampilkan Tim Satgassus P3TPK Kejaksaan Agung RI yang menangani perkara Minyak Goreng dan Perkara Timah (Tim Dik dan Tut) yang akan menyampaikan kiat-kiat penanganan perkara tersebut.
6. Pembahasan tentang problematika Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Sumber Daya Alam dan Kerugian Perekonomian Negara dengan menghadirkan para Direktur pada Jampidsus yang akan menjadi penanggap terkait problematika tersebut
7. serta Pengarahan terkait penilaian kinerja yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum (Jaksa Agung Muda Pengawasan).
